Pansus I DPRD Trenggalek Revisi Dokumen RTRW

Pansus I DPRD Trenggalek Revisi Dokumen RTRW
Ketua Pansus I Sukarodin (tengah) saat pimpin rapat

Trenggalek - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Trenggalek akhirnya merevisi Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena perlu adanya penyesuaian.Sehingga perlu kecermatan dan tidak ingin gegabah dalam pembentukannya untuk 20 tahun mendatang."Kami tidak boleh gegabah.Jadi kami akan merevisi karena perlu ada penyesuaian, " ucap Sukarodin, Ketua Pansus I, Selasa (13/10/2020).

Politisi PKB ini menerangkan, dalam merevisi dokumen ini, pihaknya melibatkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada do Kabupaten Trenggalek.Antara lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Penelitian dan Pengembangan (Bappeda - Litbang), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Dinas Perhubungan dan pihak Perhutani.

Menurutnya, ada beberapa point yang perlu ditambahkan ke dalam RTRW guna mengantisipasi perkembangan di masa mendatang."Perlu adanya antisipasi sejak awal dan perlu ada penyesuaian, " terangnya.

Sukarodin menuturkan, ada berberapa temuan di lapangan yang harus ditindaklanjuti karena RTRW tahun 2020 ini berlaku hingga 2039.Sehingga menjadi acuan untuk jangka panjang dan perumusannya tidak boleh sembarangan.

Dicontohkannya, ada temuan di budidaya tambak udang di wilayah selatan Trenggalek.Diduga ada yang meyalahi aturan lain selain dokumen yang dibahas dalam RTRW.

Selain itu, ada temuan lain terkait perbatasan teritorial dengan Perhutani dan saling tumpang tindih antara tanah milik rakyat dan tanah negara.

"Di Trenggalek itu ada tuga pemilik tanah yaitu milik pemerintah, milik penduduk dan milik Perhutani.Jadi harus cermat dalam memetakkan, " tegasnya (ags).