Tolak UU Ciptaker, Jimat Trenggalek Datangi Kantor DPRD

Tolak UU Ciptaker, Jimat Trenggalek Datangi Kantor DPRD
Ketua DPRD Trenggalek saat menerima para mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya

Trenggalek - Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Jaringan Mahasiswa Trenggalek (Jimat)  menyampaikan aspirasinya dengan menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan UU Ciptaker di Gedung DPRD Trenggalek, Kamis (22/10/2020).

Koordinator jaringan mahasiswa Trenggalek Yenu Rizki Widiyawan menjelaskan, kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini sedang susah akibat di landa pandemi wabah Covid - 19 yang hampir melumpuhkan semua sektor kehidupan dan publik sedang focus melawan virus yang banyak menelan korban jiwa.

"Disaat negara sibuk atasi wabah pandemi Covid - 19, justru DPR - RI menggelar sidang sekaligus mengesahkan Omnibus Law UU Ciptaker, " ucapnya.

Menurut Yenu, sapaan akrabnya, langkah yang diambil oleh DPR - RI menimbulkan kegaduhan karena Omnibus Law yang seharusnya diterapkan satu klaster sejenis, pada RUU Ciptaker menyentuh 11 Kluster.Sehingga terjadi overload poin.

Yanu menyakini jika Omnibus Law Ciptaker cacat hukum dan jaringan mahasiswa Trenggalek menyatakan sikap menolak.

"Kami di sini menyampaikan. aspirasi sekaligus Mosi tidak percaya dan menuntut presiden menerbitkan peraturan pengganti UU (Perpu) dalam bahasan poin substansial UU Ciptaker, " tandasnya.

Selain itu, kami juga menuntut DPR - RI untuk lebih menghargai aspirasi rakyat dengan mendengarkan kritikan.Menuntut Presiden melepaskan semua tahanan aksi di seluruh Indonesia serta menjamin hak - haknya.

"Kami juga menuntut DPR selaku perwakilan dari rakyat tanggap dalam menangani isu lokal, " imbuhnya.

Samsul Anam, Ketua DPRD Trenggalek yang menemui langsung para mahasiswa mengatakan, para teman - teman dari Jimat sudah menyampaikan beberapa aspirasi, antara lain terkait perizinan, kehutanan, cipta kerja dan beberapa tuntutan lainnya.

Politisi PKB ini menuturkan, sebagai wakil rakyat maka prinsipnya akan menyampaikan aspirasi dari teman - teman mahasiswa kepada pemerintah pusat.

"Untuk pembatalan UU Omnibus Law bukan kewenangan kami tapi merupakan kewenangan pusat, " tegasnya.

Samsul menerangkan, dengan adanya kompromi politik tertentu maka akan ada sebuah implementasi.Bisa saja dirubah dan diterapkan dalam peraturan pemerintah.

"Semoga saja kompromi politik yang dilakukan bisa sesuai dengan keinginan rakyat, " tutupnya (ags).